Pewarisan secara jelas ditegaskan dalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa ketika seseorang meninggal dunia, hak dan kewajiban pewaris otomatis beralih kepada para ahli waris sesuai ketentuan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua aspek utama, yaitu tanggung jawab ahli waris dalam mengelola dan memenuhi kewajiban terhadap harta warisan pewaris, serta pemenuhan hak alimentasi anak dapat menjadi faktor dalam menentukan kepatutan seorang ahli waris. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ahli waris memiliki hak untuk menerima warisan dengan penuh, menerima warisan namun dengan ketentuan bahwa ia tidak akan diwajibkan membayar hutang-hutang pewaris yang melebihi bagiannya dalam warisan itu, dan juga menolak warisan. Selain itu, sikap dan kontribusi ahli waris terhadap pewaris, khususnya dalam pemenuhan hak alimentasi, dapat menjadi pertimbangan dalam menilai kepatutan anak sebagai ahli waris. Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab ahli waris terhadap harta warisan menurut KUHPerdata tidak hanya mencakup hak untuk menerima harta peninggalan, tetapi juga kewajiban untuk memikul seluruh tanggungan pewaris. Selain itu, pemahaman mengenai kepatutan ahli waris dapat dinilai dari sejauh mana ia memenuhi hak alimentasi. Penelitian ini mengarah pada perlunya pengembangan norma hukum ke depan (ius constituendum) yang mendorong pembaruan hukum waris agar lebih selaras dengan nilai kekeluargaan. Dengan demikian, hukum waris diharapkan mampu mencegah ahli waris yang bersikap tidak bertanggung jawab tetap memperoleh hak waris.