Perencanaan wilayah dan kota bertujuan menciptakan lingkungan yang layak huni, termasuk melalui penyediaan sarana pendidikan yang merata dan berkualitas, namun ketimpangan akses masih terjadi, terutama antara pusat kota dan pinggiran. Kota Surakarta, sebagai salah satu pusat pelayanan strategis di Jawa Tengah, menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan sarana pendidikan yang merata sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI). Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi eksisting, gap kebutuhan, dan kesesuaian penyediaan sarana pendidikan di Kota Surakarta dengan SNI. Pemenuhan sarana pendidikan di Kota Surakarta berdasarkan standar SNI difokuskan pada aspek jumlah dan persebaran sarana pendidikan yang disesuaikan dengan pedoman jumlah penduduk dan radius, untuk menganalisis kesenjangan kebutuhan sekolah negeri, distribusi lokasi sekolah dalam 20 tahun terakhir, serta peran sekolah swasta dalam mengatasi kekurangan di kelurahan yang mengalami kelebihan, kekurangan, atau telah sesuai kebutuhan. Analisis dilakukan menggunakan metode deskriptif kuantitatif, analisis spasial, buffering, Average Nearest Neighbor Analysis (ANN), Kernel Density Estimation (KDE), dan analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya disparitas signifikan dalam penyediaan sarana pendidikan antarwilayah, dengan konsentrasi fasilitas yang lebih tinggi di pusat kota dibandingkan daerah pinggiran. Analisis ANN dan KDE mengungkap pola persebaran yang bervariasi antara klaster, acak, dan menyebar pada berbagai jenjang pendidikan, sementara gap kebutuhan sarana diidentifikasi pada tingkat SD (140 unit), SMP (49 unit), dan SMA/SMK (41 unit). Analisis kesesuaian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian antara tren penyediaan dan kebutuhan sarana pendidikan di beberapa wilayah Kota Surakarta, meskipun sejumlah kelurahan seperti Baluwarti, Gajahan, dan Nusukan telah menunjukkan kesesuaian antara kebutuhan dan penyediaan sarana pendidikan pada jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK. Hasil penelitian ini merekomendasikan agar model distribusi sarana pendidikan di Kota Surakarta mempertimbangkan aspek spasial dengan pendekatan standar kebijakan yang mengatur, serta menyarankan analisis spasial dilakukan pada tingkat mikro untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan sarana pendidikan, sementara secara praktis, pemerintah perlu memperluas jangkauan sarana pendidikan. Temuan ini memberikan kontribusi penting dalam perencanaan pendidikan berkelanjutan yang berbasis spasial di Kota Surakarta.