Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanah yang dijadikan jaminan bank yang ditetapkan sebagai tanah telantar serta implikasi yuridisnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan perundang-undangan. Data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan atau studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode deduktif dengan menafsirkan aturan hukum yang berlaku serta teori-teori hukum yang terkait.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tanah yang dijadikan jaminan bank dapat ditetapkan sebagai tanah telantar, jika tanah yang sudah bersertifikat dan mendapat ijin pemanfaatan tanah terbukti tidak diusahakan, tidak dipergunakan, tidak dimanfaatkan, sesuai dengan tujuan, sifat dan peruntukkannya, tidak dipelihara atau menjadi tanah yang dikuasai oleh pihak lain karena dianggap tidak ada pemiliknya setelah melalui tahapan-tahapan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional: a. inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi telantar; b. evaluasi tanah telantar; c. peringatan terhadap pemegang hak; dan d. penetapan tanah telantar.

Implikasi yuridis tanah yang menjadi jaminan bank yang ditetapkan sebagai tanah telantar yakni hak atas tanah dan Hak Tanggungan tersebut menjadi hapus, menyebabkan bank kehilangan status sebagai kreditur preferen. Perlindungan hukum bagi bank mencakup perlindungan hukum internal dengan menyusun klausul kontrak yang kuat dan mengevaluasi jangka waktu hak atas tanah saat penerimaan jaminan, serta perlindungan hukum eksternal melalui upaya hukum, menggugat Badan Pertanahan Nasional apabila penetapan tanah telantar tidak sesuai dengan tahapan pada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 20 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penertiban dan Pendayagunaan Kawasan dan Tanah Telantar.