Penelitian ini bertujuan mengetahui persamaan dan perbedaan terkait dengan hukum pidana pada regulasi pelindungan data pribadi di Indonesia dan Denmark. Penelitian ini juga bermaksud menemukan kelebihan dan kekurangan dari kedua regulasi tersebut. Metode penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Bahan hukum berupa bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan Danish Data Protection Act yang merupakan perpanjangan tangan dari General Data Protection Regulation. Bahan hukum sekunder yaitu jurnal/tulisan ilmiah terkait. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu studi kepustakaan. Teknik analisis bahan hukum dengan silogisme deduktif. Hasil penelitian pertama perlindungan hukum pidana terhadap data pribadi antara Indonesia dengan Denmark, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan dalam regulası pelindungan data pribadi di Indonesia dengan Denmark, yakni definisi larangan, sistematika pidana dan pemidanaan, dan sistem peradilan pidana. Kedua, terdapat kekurangan Denmark yakni regulasi pemidanaan di Denmark yang kurang jelas.

This thesis aims to determine the similarities and differences related to criminal law in data protection regulations in Indonesia and Denmark. This research also aims to find the advantages and disadvantages of these two regulations. The thesis research method uses a statutory approach and a comparative approach. Primary legal materials are Law Number 27 of 2022 on Personal Data Protection and the Danish Data Protection Act, which is an extension of the General Data Protection Regulation. Secondary legal materials are journals/scientific publications The techniques of collecting legal materials are the library researchs. The analysis technique used is deductive syllogism. The results show several similarities and differences in the regulations on personal data protection in Indonesia and Denmark. First, the definition of prohibitions, the criminal systematics and sentencing, and the criminal justice system have similarities and differences. Second, there is a shortcoming in DDPA criminal structure is indistinct.