Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penentuan keadaan insolvensi dalam hukum kepailitan Indonesia dan urgensi tes insolvensi berbasis asas kelangsungan usaha jika diterapkan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan komparatif. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen. Penelitian ini menggunakan teknik analisis metode silogisme dan interpretasi.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Indonesia dalam pengajuan permohonan pailit berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU tidak mendasarkan pada doktrin atau prinsip insolvency test, akan tetapi berdasarkan prinsip persangkaan hukum. Sampai saat ini, UUK-PKPU masih menggunakan parameter untuk mengukur keadaan solven atau insolven dari seorang debitur melalui Pasal 178 ayat (1) UUK-PKPU. Beberapa negara telah berhasil menerapkan tes insolvensi, contohnya Amerika Serikat, Inggris, Belanda, dan Thailand. Secara umum, tes insolvensi yang digunakan di berbagai negara adalah cash flow test dan balance sheet test.

Gagasan mengenai implementasi tes insolvensi di Indonesia menuai perdebatan. Pihak pro mengatakan bahwa tes insolvensi dapat mewujudkan asas keadilan, mencegah ketidakstabilan di sektor perekonomian Indonesia, dan dapat menjadi alternatif metode pembuktian atas solvabilitas debitur. Pihak kontra mengatakan bahwa penerapan tes insolvensi terhalang asas actori incumbit probatio, kreditur kesulitan membuktikan debitur dalam keadaan insolven, dan tidak sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Setelah melakukan penelitian, penulis berpendapat bahwa tes insolvensi sebaiknya diterapkan di Indonesia.