Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengkaji permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap peserta Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan apabila terjadi kecelakaan lalu lintas dan mekanisme klaim dan prosedur penanganan kasus kecelakaan lalu lintas yang diterapkan oleh Jasa Raharja dan BPJS Kesehatan dalam konteks PMK 141/PMK.02/2018.

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukumnya menggunakan studi kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti, teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa korban kecelakaan lalu lintas jalan kini dapat dilindungi oleh Jasa Raharja maupun BPJS Kesehatan. Pemberian perlindungan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan baik itu berupa pelayanan kesehatan atau santunan oleh Jasa Raharja serta pemberian pelayanan kesehatan oleh BPJS Kesehatan. Mekanisme pemberian asuransi kecelakaan lalu lintas yaitu Undang-Undang No. 33 dan 34 Tahun 1964 Pasal 3 ayat (1), Korban kecelakaan lalu lintas atau ahli warisnya dapat menghubungi Jasa Raharja untuk menanyakan persyaratan serta prosedur yang harus dilakukan dalam mengajukan klaim ganti rugi dari dana kecelakaan lalu lintas.