CLARISA MUTIA HUDA, S352308013, KEDUDUKAN SURAT KETERANGAN TANAH SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM PENGATURAN PENDAFTARAN TANAH. Penulisan Hukum (Tesis). Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang ”Kedudukan Surat Keterangan Tanah Sebagai Bukti Kepemilikan Hak Atas Tanah Dalam Pendaftaran Tanah”. “Surat Keterangan Tanah” pernah memegang peranan penting dalam pendaftaran tanah, namun penerbitannya sering menimbulkan permasalahan seperti tumpang tindih dan kurangnya pemahaman oleh kepala desa mengenai dasar hukum penerbitannya. Pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem pendaftaran tanah, salah satunya dengan merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Didalam PP terbaru peran “Surat Keterangan Tanah” mengalami perubahan peran yang berdampak pada kepemilikan tanah adat dan proses pendaftarannya. Metode penelitian yang digunakan adalah doktrinal/normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan untuk menganalisis Surat Keterangan Tanah. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. Berdasarkan analisis mendalam mengenai kedudukan “Surat Keterangan Tanah” sebagai alat bukti kepemilikan tanah dalam konteks pendaftaran tanah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa “Surat Keterangan Tanah” tidak memberikan jaminan kepastian hukum yang kuat mengenai kepemilikan tanah. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 yang mengubah fungsi “Surat Keterangan Tanah” menjadi sekadar petunjuk dalam proses pendaftaran tanah diharapkan dapat mendorong masyarakat untuk segera mengurus pendaftaran tanah dan memperoleh sertifikat hak atas tanah yang lebih kuat. Namun demikian, pelaksanaan peraturan ini perlu dilakukan secara cermat dan memperhatikan hak-hak masyarakat rentan. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan edukasi mengenai peraturan pertanahan, baik kepada masyarakat melalui akses informasi yang mudah (termasuk di daerah terpencil) maupun kepada pejabat pemerintah daerah agar mereka dapat menjalankan peran sesuai peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci : Surat Keterangan Tanah; Kepemilikan Tanah; Pendaftaran Tanah;.