Peralihan Kementerian Keuangan dari media konvensional ke media sosial mencerminkan proses adaptasi struktural dalam komunikasi organisasi. Program employee advocacy menjadi bagian dari upaya menciptakan ekosistem informasi yang lebih responsif, namun dengan partisipasi pegawai yang masih terbatas, diperlukan strategi kebijakan yang dapat mendorong keterlibatan lebih luas untuk meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini bertujuan untuk mendalami cara organisasi dalam mendorong bertumbuhnya employee advocacy, penerimaan program employee advocacy di Kementerian Keuangan, dan praktik komunikasi employee advocacy di Kementerian Keuangan. Penelitian ini membahas employee advocacy dalam konteks pemerintahan dengan menggunakan Adaptive Structuration Theory dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dengan pimpinan serta pelaksana komunikasi di Kementerian Keuangan. Dengan mengadopsi praktik yang telah diterapkan di sektor swasta, penelitian ini mengisi celah dalam studi sebelumnya dan memberikan perspektif baru bagi komunikasi organisasi publik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan cara organisasi dalam mendorong bertumbuhnya employee advocacy di Kementerian Keuangan melalui penggunaan teknologi dan media sosial, pengintegrasian dalam indikator kinerja, penguatan komunikasi internal, pengintegrasian sebagai tugas tambahan bagi pegawai, dan pemberian motivasi. Meskipun pelaksanaan program employee advocacy belum optimal, namun berhasil menampilkan dualitas struktur yang kompleks melalui apropriasi teknologi dalam praktik faithful appropriation, dan tantangan unfaithful appropriation seperti resistensi internal, dan keterbatasan infrastruktur digital masih menghambat optimalisasi program. Harapan yang diusulkan mencakup pemanfaatan teknologi, sistem pelaporan mandiri, strategi komunikasi proaktif, serta dukungan pelatihan, guna meningkatkan partisipasi pegawai dan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kebijakan Kementerian Keuangan. Temuan ini memberikan implikasi teoritis, praktis, dan metodologis yang berkontribusi pada pengembangan strategi komunikasi organisasi di sektor pemerintahan, khususnya dalam konteks adaptasi digital dan keterlibatan pegawai. Pendekatan ini juga membantu memahami cara struktur organisasi dan agen individu berinteraksi untuk membentuk efektivitas advokasi pegawai dalam institusi publik.