Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap pencantuman nomor orang lain sebagai kontak darurat secara sepihak dalam pengajuan pinjaman online, suatu praktik yang marak terjadi dan menimbulkan persoalan hukum terkait pelanggaran data pribadi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder, dengan Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (Library Research). Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan metode silogisme yang menggunakan metode deduksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencantuman nomor orang lain sebagai kontak darurat tanpa persetujuan merupakan pelanggaran terhadap hak atas data pribadi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Perlindungan hukum bagi korban dapat berupa gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum. Selain itu, penyelenggara jasa layanan pinjaman online juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan validitas dan izin atas data yang dikumpulkan dari calon nasabah. Oleh karena itu, lembaga pengawas seperti Otoritas Jasa Keuangan perlu mengawasi lebih ketat terhadap pemrosesan data pribadi pada praktik pinjaman online.