Desentralisasi dan otonomi daerah memberi kewenangan luas kepada pemerintah daerah, termasuk DKI Jakarta untuk mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai upaya meningkatkan kemandirian fiskal dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi PAD DKI Jakarta selama era pemerintahan Anies Baswedan tahun 2017-2022 dalam perspektif kelembagaan. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan analisis rasio efektivitas dan kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Data yang digunakan bersumber dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) DKI Jakarta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata efektivitas PAD mencapai 94,19% (kategori efektif) dengan puncak efektivitas pada tahun 2017 sebesar 105,31%, sementara titik terendah terjadi pada tahun 2022 sebesar 81,94%. Rata-rata kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 68,34% (kategori sangat baik), dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 73,37?n terendah pada tahun 2021 sebesar 63,46%. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu faktor signifikan yang menyebabkan penurunan efektivitas dan kontribusi PAD terutama pada periode 2020-2022. Analisis kelembagaan mengungkapkan bahwa efektivitas dan kontribusi PAD tidak lepas dari faktor dominasi elit ekonomi-politik dalam penetapan target PAD yang cenderung ambisius, ketergantungan jalur yang menghambat inovasi fiskal, rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah, serta budaya birokrasi dan kepatuhan pajak yang belum optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun kinerja PAD DKI Jakarta tergolong efektif dan memberikan kontribusi yang signifikan, struktur kelembagaan yang ada belum sepenuhnya mendukung optimalisasi pengelolaan PAD. Akibatnya, realisasi PAD pada tahun 2018-2022 belum mencapai target yang sudah ditetapkan.