Penelitian ini membahas peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai State

Auxiliary Organ yang memiliki kewenangan sama dengan pejabat pemerintahan

dalam rangka mengatur sektor perbankan syariah di Indonesia. Dengan fokus pada

penerapan Asas Kepastian Hukum yang merupakan bagian dari Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik OJK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan

mengatur industri perbankan syariah guna memastikan kepatuhan terhadap hukum

nasional maupun prinsip-prinsip syariah yang tercantum dalam Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Lebih lanjut, hal tersebut ditindaklanjut oleh OJK melalui peraturan turunannya

pada POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank

Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Melalui pendekatan yuridis normatif,

penelitian ini menganalisis berbagai regulasi mengenai tata kelola perbankan

syariah yang dikeluarkan oleh OJK. Dengan indikator norma dalam Asas-Asas

Umum Pemerintahan yang Baik dalam megusung stabilitas sistem perekonomian

nasional melaui kontribusi perbankan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

meskipun OJK telah berperan aktif dalam mengatur perbankan syariah, terdapat

tantangan dalam legal framework pembuatan POJK Nomor 2 Tahun 2024 berkaitan

dengan kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang terbatas. Penelitian ini

merekomendasikan perlunya evaluasi oleh OJK dalam merumuskan peraturan yang

berkesinambungan dengan konsiderannya. Kehadiran DPS sebagai tolak ukur

karakteristik perbankan syariah sangat krusial untuk menentukan arah kegiatan

usaha perbankan syariah agar dapat sinergis dengan tujuan perekonomian bangsa

yang juga sejalan dengan perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Dengan

demikian, OJK dapat lebih efektif dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga

pengatur yang mendukung pertumbuhan sektor keuangan yang berlandaskan

kepastian hukum.