Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implikasi kepailitan terhadap legalitas Notaris berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris dan untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi klien yang menggunakan jasa notaris yang dinyatakan pailit. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan penelitian berdasarkan bahan-bahan hukum (library based) yang fokusnya bahan-bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan serta menggunakan teknik pendekatan perundangan-undangan. Selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksinkronan antara UUJN dan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, di mana subjek Undang-Undang Kepailitan adalah orang atau debitor secara pribadi, sementara dalam UUJN adalah orang perseorangan yang berhubungan langsung dengan jabatan yang dipegang. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan baik notaris dalam menjalankan tugas jabatannya maupun masyarakat yang menggunakan jasanya. Di sisi lain, perlindungan hukum bagi klien tetap diupayakan melalui perlindungan internal, yakni pengelolaan protokol notaris oleh kurator, serta perlindungan eksternal melalui pengawasan Hakim Pengawas dalam proses kepailitan dan pengawasan Majelis Pengawas Notaris terhadap protokol dan akta-akta yang ditinggalkan. Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan pentingnya harmonisasi antara UUJN dan Undang-Undang Kepailitan untuk menjamin asas kepastian hukum, dan perlindungan menyeluruh bagi profesi notaris maupun kliennya.