FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH FAST FASHION
Penulis Utama
:
Bina Prasetyawati
NIM / NIP
:
E0021100
×<p class="MsoNormal" xss=removed><span xss=removed>Penelitian
ini bertujuan untuk mengetahui fungsi peraturan perundang-undangan dalam
pencegahan pencemaran limbah <i>fast fashion</i>. Selain itu juga, untuk
mengetahui dampak <i>fast fashion </i>terhadap tata sosial, ekonomi, dan
lingkungan. Serta upaya dari berbagai pihak dalam upaya pencegahan pencemaran
limbah <i>fast fashion. </i>Penelitian ini merupakan penelitian hukum
normatif atau doktrinal dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam
penelitian ini yaitu, pendekatan Perundang-undangan (<i>statute approach) </i>dan
pendekatan konseptual (<i>conceptual approach</i>). Sifat dalam penelitian ini
adalah preskriptif. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder,
dan tersier. Teknik pengumpulan yang digunakan pada penelitian ini adalah studi
dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisa bahan hukum yang digunakan pada
penelitian ini adalah penalaran hukum
dengan deduksi metode silogisme.</span><span xss=removed> Penelitian ini bertujuan untuk </span><span lang="EN-US" xss=removed>ampak <i>fast fashion </i>terhadap
tata sosial, ekonomi, dan lingkungan dan apakah peraturan perundang-undangan
dapat berfungsi sebagai instrumen pencegah pencemaran limbah <i>fast fashion</i>.</span><span lang="EN-US" xss=removed> </span><span xss=removed>Berdasarkan
penelitian ini diperoleh hasil bahwa munculnya tren <i>fast fashion </i>mendorong
peningkatan dalam pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain industri tekstil dan
produk tekstil, menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi Indonesia, baik dari
sektor PDB, devisa maupun tenaga kerja. Konsep industri <i>fast fashion </i>yang
serba cepat dan sintetis menimbulkan paradoks dan bahkan bertentangan dengan
hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat yang dijamin oleh Pasal 28H ayat
(1) UUD 1945. Adanya kemungkinan kontradiksi antara Pasal 33 dan Pasal 28H ayat
(1) UUD 1945. Pasal 33 menekankan peran negara dalam menguasai cabang produksi
penting dan sumber daya alam demi kemakmuran rakyat secara keseluruhan,
sedangkan Pasal 28H ayat (1) menjamin hak setiap orang atas kesejahteraan,
tempat tinggal, dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. </span><span lang="EN-US" xss=removed><o></o></span></p>
×
Penulis Utama
:
Bina Prasetyawati
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
E0021100
Tahun
:
2025
Judul
:
FUNGSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAI INSTRUMEN PENCEGAHAN PENCEMARAN LIMBAH FAST FASHION
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Fak. Hukum - 2025
Program Studi
:
S-1 Ilmu Hukum
Kolasi
:
Sumber
:
Kata Kunci
:
Fast Fashion; Berkelanjutan; Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat
Jenis Dokumen
:
Skripsi
ISSN
:
ISBN
:
Link DOI / Jurnal
:
-
Link DOI
:
-
Status
:
Public
Pembimbing
:
1. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani, S.H., M.M. 2. Prof. Dr. Lego Karjoko, S.H., M.H
Penguji
:
1. Purwono Sungkowo Raharjo, S,H., M.H. 2. Dr. Asianto Nugroho, S.H., M.Si. 3. Prof. Dr. I Gusti Ayu Ketut R H,S.H., M.M
Catatan Umum
:
Fakultas
:
Fak. Hukum
×
Halaman Awal
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Halaman Cover
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB I
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB II
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB III
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB IV
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB V
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
BAB Tambahan
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Daftar Pustaka
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
Lampiran
:
Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.
