PARAKLEYTO MAJMA  AL-BAHRAYN, E0021349, 2025. PENYELESAIAN TANAH SULTAN GROUND DAN PAKUALAMAN GROUND YANG DIKUASAI MASYARAKAT BERDASARKAN ASAS KERAKYATAN. SKRIPSI. FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS  MARET. Penelitian ini membahas penyelesaian tanah Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PAG) yang dikuasai masyarakat berdasarkan asas kerakyatan. Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memberikan hak kepada Kesultanan dan Kadipaten Pakualaman untuk mengelola tanah SG dan PAG. Namun, dalam praktiknya, proses inventarisasi tanah tersebut menimbulkan permasalahan hukum, terutama terkait kepemilikan dan hak masyarakat yang telah lama menguasai lahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber data yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dualisme hukum agraria antara Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Keistimewaan DIY, yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang telah lama menempati tanah SG dan PAG. Temuan penelitian ini menegaskan bahwa hak masyarakat atas tanah SG dan PAG sebelum inventarisasi dapat didasarkan pada prinsip magersari dan anggaduh yang diakui secara adat. Namun, tidak adanya pengakuan legal dalam sistem hukum nasional menyebabkan masyarakat kehilangan hak atas tanah yang telah lama mereka manfaatkan. Oleh karena itu, diperlukan solusi hukum yang mengakomodasi asas kerakyatan dalam penyelesaian konflik pertanahan di Yogyakarta guna memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat.