Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaporan serta akibat
hukum apabila tidak melaporkan Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) pada
Perseroan Terbatas berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang
Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan
Terorisme.
Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian
hukum normatif yuridis bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data terdiri dari
primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data primer diperoleh dari peraturan
perundang- undangan, sementara data sekunder diperoleh dari bahan hukum
tertulis seperti jurnal ilmiah, buku, artikel ilmiah, dan bahan kepustakaan lain
yang masih berkaitan. Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme
deduktif.
Hasil Penelitian ini menujukkan bahwa tujuan dari proses pelaporan
Pemilik Manfaat (Beneficial Owner) pada Perseroan Terbatas adalah
meningkatkan transparansi guna meningkatkan kepercayaan terhadap investor,
serta mencegah perbuatan ilegal yang dilakukan oleh Pemilik Manfaat seperti
Tindak Pidana Pencucian Uang, Pendanaan Teorisme, dan Menghindari
Pembayaran Pajak. Selain itu, terdapat sanksi adminitratif jika Perseroan Terbatas
tidak melaporkan ataupun menyampaikan informasi Pemilik Manfaat yang tidak
benar, yakni berupa pemblokiran akun sistem Administrasi Hukum Umum Online
yang dilakukan oleh Kementerian Hukum melalui Direktorat Jenderal
Administrasi Hukum Umum.