Penelitian ini menganalisis mengenai pertimbangan hakim dalam memutus nafkah anak pada beberapa putusan perceraian di Pengadilan Agama Sukoharjo, yaitu Putusan No. 234/Pdt.G/2024/PA.Skh, Putusan No. 833/Pdt.G/2024/PA.Skh, dan Putusan No. 1042/Pdt.G/2024/PA.Skh. Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, pertama untuk mengetahui pengaturan pemberian nafkah anak pasca perceraian di Indonesia, dan kedua untuk mengkaji pertimbangan pemberian hak nafkah anak dengan memperhatikan keadilan bagi anak dan pihak yang dibebani kewajiban memberi nafkah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat preskriptif. Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, dengan teknik analisis data yang menggunakan metode deduktif. Hasil penelitian membuktikan bahwa meskipun beberapa peraturan perundang-undangan sudah mengatur mengenai kewajiban orang tua untuk menanggung biaya pemeliharaan anak pasca perceraian, namun belum terdapat pengaturan khusus tentang penentuan nafkah anak pasca perceraian. Hal ini dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak karena adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah anak pada setiap putusan perceraian. Sehingga dibutuhkan adanya pengaturan mengenai formula khusus dalam menentukan besaran nafkah anak pasca perceraian yang berdasarkan pada variabel tertentu, seperti penghasilan serta kemampuan ekonomi orang tua, kebutuhan anak, dan laju inflasi.