Program Leniency sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel di Era Ekonomi Digital
Penulis Utama
:
Rara Puspita Sasta Yuliandini
NIM / NIP
:
E0021375
×<p class="MsoNormal" xss=removed><a name="_Hlk200038910"></a><a name="_Hlk199787727"><span xss=removed>Pada persaingan usaha, hukum harus
mampu berpartisipasi agar idealisme pasar yang sehat dapat tercapai. Di era
ekonomi digital saat ini, perkembangan ekonomi mengalami kemajuan pesat
sekaligus menimbulkan permasalahan baru terhadap kartel dalam dunia pasar
digital. Penegakan hukum persaingan usaha oleh KPPU di era ekonomi digital
masih menggunakan dasar hukum yang sudah berusia lebih dari dua dekade yakni
Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor
yang menghambat KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara kartel dan
menganalisis rekonstruksi hukum program <i>leniency</i> untuk mengungkap
praktik kartel di Indonesia di era ekonomi digital. <o></o></span></a></p><p class="MsoNormal" xss=removed><a name="_Hlk200043048"><span xss=removed>Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif
dengan bersifat preskriptif dan menerapkan pendekatan peraturan
perundang-undangan, pendekatan konseptual. Berkenaan dengan hal tersebut, jenis
data yang digunakan yaitu data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum
sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang diterapkan adalah studi
kepustakaan yang kemudian diolah menggunakan teknis analisis bahan hukum berupa
metode silogisme dengan pola berpikir deduktif</span></a><span xss=removed>.
Penelitian ini juga menggunakan teori Lawrence M. Friedman dalam analisis permasalahan
pengungkapan praktik kartel yang dialami oleh KPPU dan meninjau perspektif
ekonomi pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. </span><a name="_Hlk199787742"></a><span xss=removed><o></o></span></p><p>
</p><p class="MsoNormal" xss=removed><span xss=removed>Berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan, diperoleh dua hasil penelitian sebagai
berikut. Faktor-faktor yang menghambat KPPU dalam memeriksa dan memutus perkara
kartel dikarenakan: (1) lamanya proses penanganan kartel (2) substansi hukum
yang berlaku sudah tidak relevan; (3) pembuktian oleh KPPU yang sulit dalam
menemukan alat bukti. Kedua, dalam permasalahan tersebut dapat diterapkan
program <i>leniency</i> sebagai upaya mengungkap praktik kartel, dengan
menggunakan perbandingan hukum dengan Amerika Serikat sebagai negara pencetus
program <i>leniency</i> pada penanganan praktik kartel.<o></o></span></p>
×
Penulis Utama
:
Rara Puspita Sasta Yuliandini
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
E0021375
Tahun
:
2025
Judul
:
Program Leniency sebagai Upaya Mengungkap Praktik Kartel di Era Ekonomi Digital
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Fak. Hukum - 2025
Program Studi
:
S-1 Ilmu Hukum
Kolasi
:
Sumber
:
Kata Kunci
:
Kartel; Ekonomi Digital; Program Leniency; Perbandingan Hukum.
