KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PADA SURAT KUASA MUTLAK (STUDI KASUS PERHIMPUNAN PENDIDIKAN KRISTEN SURAKARTA)
Penulis Utama
:
Meliana Dyah Pertiwi
NIM / NIP
:
S352308028
×<p class="MsoNormal" xss=removed><span lang="IN" xss=removed>Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960</span><span lang="IN" xss=removed> </span><span xss=removed>tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria</span><span lang="IN" xss=removed> (UUPA) menyatakan bahwa Hak Milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh
Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum yang ditunjuk oleh Pemerintah. Namun,
praktik perjanjian nominee berbasis surat kuasa mutlak masih banyak digunakan
untuk menghindari pembatasan hukum tersebut guna menyamarkan kepemilikan tanah
oleh pihak yang tidak berhak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
kepastian hukum penggunaan surat kuasa mutlak dalam perjanjian nominee yang
dilakukan oleh Perhimpunan Pendidikan Kristen Surakarta (PPKS) serta mekanisme
penyelesaian yang dapat ditempuh untuk memperoleh hak atas tanah. Metode yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif-preskriptif dengan pendekatan
peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa surat kuasa mutlak dalam perjanjian nominee antara PPKS dan
Drs. Trimanto tidak sesuai dengan</span><span lang="IN" xss=removed> </span><span xss=removed>Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1982 tentang
Larangan Penggunaan Kuasa Mutlak Sebagai Pemindahan Hak Atas Tanah. Selain itu
surat kuasa mutlak telah melanggar Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
terkait syarat sah perjanjian, tujuan yang halal. Serta PPAT wajib menolak
pembuatan akta yang didasari oleh surat kuasa mutlak berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sehingga surat kuasa
mutlak </span><span lang="IN" xss=removed>tidak memberikan kepastian
hukum bagi PPKS. Penyelesaian </span><span xss=removed>yang dapat ditempuh melalui
jalur litigasi maupun non litigasi, namun jalur non litigasi lebih dikedepankan
karena dinilai lebih efisien dengan melakukan komunikasi dengan ahli waris guna
mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak.<o></o></span></p>
×
Penulis Utama
:
Meliana Dyah Pertiwi
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
S352308028
Tahun
:
2025
Judul
:
KEPASTIAN HUKUM PERJANJIAN NOMINEE DALAM PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH BERDASARKAN PADA SURAT KUASA MUTLAK (STUDI KASUS PERHIMPUNAN PENDIDIKAN KRISTEN SURAKARTA)
Edisi
:
Imprint
:
surakarta - Fak. Hukum - 2025
Program Studi
:
S-2 Kenotariatan
Kolasi
:
Sumber
:
Kata Kunci
:
Kepastian Hukum, Perjanjian Nominee, Surat Kuasa Mutlak
