Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pengaturan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sudah memenuhi asas kepastian hukum dan mengidentifikasi bagaimana implementasi kebijakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Jabatan Fungsional Keahlian di Mahkamah Konstitusi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, data primer berupa hasil wawancara di lapangan, sedangkan data sekunder berupa data-data, keterangan-keterangan, buku-buku, dan fakta-fakta yang diperoleh dari dokumen resmi serta peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan, regulasi terkait PPPK di Indonesia masih lemah dalam memberikan asas kepastian hukum. Tidak adanya batas maksimal perpanjangan masa kerja dan ketentuan yang secara eksplisit mengatur mengenai jenjang jabatan membuat PPPK berisiko stagnan hingga masa pensiunnya. Di Mahkamah Konstitusi, implementasi kebijakan JF Keahlian terdapat disharmonisasi mekanisme seleksi JF Keahlian yang tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan seperti mengenai kewajiban sertifikat kompetensi sebagai syarat utama. Aspek pengembangan kompetensi bagi PPPK belum didukung oleh perencanaan yang terstruktur sehingga berpengaruh pada tidak adanya sistem pengembangan yang terarah berpotensi menimbulkan kesenjangan kompetensi, terlebih karena sebagian besar PPPK merupakan peralihan dari tenaga honorer dan kontrak yang belum dibekali pembinaan secara memadai. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan arah karier dan perlindungan hukum bagi PPPK, sehingga menunjukkan bahwa pengelolaan PPPK saat ini masih menghadapi berbagai tantangan substantif dalam penerapannya. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penyesuaian kebijakan yang lebih konkret terkait pengembangan jenjang jabatan serta penyusunan regulasi internal di Mahkamah Konstitusi guna memastikan kepastian hukum dalam manajemen PPPK.