Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung melalui mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja serta kendala yang dihadapi Mediator Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah empiris, bersifat deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil wawancara dengan responden, sedangkan data sekunder berupa data-data, keterangan-keterangan, buku-buku, artikel jurnal, dan fakta-fakta yang diperoleh dari dokumen resmi serta peraturan perundang undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung melalui Mediator dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja yakni memfasilitasi para pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan melalui proses musyawarah dan mufakat, memberikan anjuran tertulis kepada para pihak yang berselisih jika tidak ada sepakat, membantu dalam pembuatan draf kesepakatan antara pekerja dengan pengusaha melalui perjanjian bersama, dan memberitahukan para pihak yang berselisih untuk mendaftarkan perjanjian bersama pada Pengadilan Hubungan Industrial. Kendala yang dihadapi Mediator yakni ketidakhadiran para pihak, ketidaklengkapan dokumen kuasa hukum, dan kurangnya pemahaman tentang peraturan perundang-undangan. Kendala tersebut akan memperlambat proses mediasi. Dengan adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Temanggung, ada upaya untuk mengatasinya yaitu sosialisasi pembinaan ketenagakerjaan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperkuat prosedur administrasi mediasi seperti mewajibkan kehadiran para pihak melalui pemberitahuan resmi yang lebih ketat serta melakukan penjadwalan ulang mediasi secara terbatas untuk menghindari penundaan yang berlarut-larut.