Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mengenai keabsahan penolakan pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan dalam Program PTSL yang didasarkan pada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap serta perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada pemohon yang telah memiliki putusan pengadilan tersebut.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui penelitian terhadap bahan pustaka. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keabsahan tindakan penolakan permohonan pendaftaran tanah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik dapat dibatalkan karena tidak memenuhi syarat sah suatu keputusan. Keabsahan tindakan penolakan permohonan pendaftaran tanah dalam program PTSL yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Gresik menjadi permasalahan karena penolakan tersebut dilakukan meskipun telah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Tindakan penolakan ini tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan melanggar prinsip good governance dalam Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik serta bertentangan dengan prinsip res judicata pro veritate habetur.

Pemohon PTSL berhak atas perlindungan hukum apabila menghadapi penolakan pendaftaran tanah, meskipun telah memiliki putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Perlindungan dapat dilakukan secara preventif melalui pendampingan dan secara represif melalui upaya administratif atau gugatan ke PTUN. Kedua jalur ini dapat digunakan secara bertahap untuk memperoleh kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah.