Kajian terhadap Putusan MK Nomor 65/PUU-XXI/2023 perlu dilakukan dalam memperkuat desain regulasi kampanye pemilu di Indonesia agar tetap menghormati hak-hak konstitusional warga negara, tanpa mengorbankan prinsip netralitas, keadilan, dan integritas pemilu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apa yang menjadi dasar rasionalitas pengaturan kampanye pemilu di fasilitas pemerintah serta membentuk konstruksi pengaturan pelaksanaannya dalam kerangka pemilu yang demokratis. Penelitian dilakukan melalui metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan fasilitas pemerintah sebagai tempat kampanye dalam rangka memberikan kesetaraan akses masyarakat terhadap proses pemilihan umum sehubungan dengan adanya kesenjangan infrastruktur di beberapa daerah, sehingga diperkenankannya fasilitas pemerintah sebagai tempat kampanye merupakan kebijakan untuk memenuhi nilai keadilan pada akhirnya.  Kemudian, beberapa hal yang perlu diakomodir dalam pengaturan kampanye pemilihan umum ke depan berkaitan dengan penggunaan fasilitas pemerintah sebagai tempat kampanye antara lain: 1) Konsistensi penggunaan frasa fasilitas pemerintah dalam konteks kampanye pemilu; 2) Penjabaran fasilitas pemerintah yang dapat digunakan untuk kampanye pemilu; 3) Koreksi terhadap syarat mendapat izin dari penanggung jawab fasilitas pemerintah; 4) Penegasan soal kesetaraan dalam pemberian izin kampanye pemilu di fasilitas pemerintah kepada setiap peserta pemilu; 5) Waktu pelaksanaan kampanye pemilu di fasilitas pemerintah dilakukan di hari libur sabtu minggu; dan 6) Penambahan ketentuan bagi KPU untuk mengumumkan rencana jadwal pelaksanaan kampanye pemilu di fasilitas pemerintah.