Penelitian ini bertujuan menganalisis kewajiban hukum pengembang dan konsumen dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang terjadi melalui pre-project selling jika terjadi force majeure. Penelitian ini bertujuan menganalisis tindakan atau upaya mitigasi risiko yang dapat dilakukan pengembang dan konsumen dalam PPJB yang terjadi melalui pre-project selling apabila terjadi peristiwa force majeure. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian hukum normatif atau doctrinal yang bersifat deskriptif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual untuk membangun fundamental argumentasi. Jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (studi kepustakaan) dengan metode analisis data yaitu logika deduktif. Kewajiban hukum pengembang dalam PPJB yang terjadi melalui pre-project selling apabila terjadi force majeure adalah membuktikan dalil mengenai force majeure yang terjadi pada proyek pre-project selling, memberikan informasi terkait kerugian akibat force majeure kepada konsumen, menawarkan perpanjangan atau penjadwalan ulang mengenai skema pembayaran properti pre-project selling. Sedangkan, kewajiban hukum konsumen adalah memberikan toleransi keterlambatan proyek properti pre-project selling, membuat pencatatan atas kerugian yang diterima dan meminta sikap pengembang atas kerugian tersebut, meminta kejelasan kepada pengembang dan menunda pembayaran karena adanya peristiwa force majeure. Upaya mitigasi risiko yang dapat dilakukan yaitu dengan cara pencantuman klausul force majeure dalam PPJB yang memperhatikan kepentingan kedua belah pihak sebagai perlindungan hukum terhadap risiko yang akan merugikan pihak pengembang dan konsumen serta adanya penggunaan addendum sebagai solusi alternatif yang bersifat preventif terhadap risiko hukum akibat force majeure dalam PPJB yang terjadi melalui pre-project selling.