Bekti Indah Fatmawati. V0722010. Analisis Mekanisme Penentuan Plafon Kredit Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada PUD BPR Bank Karanganyar. Program Studi Diploma III Manajemen Administrasi, Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret. 2025.

Perusahaan Umum Daerah Bank Perekonomian Rakyat (PUD BPR Bank Karanganyar) merupakan lembaga keuangan daerah yang berperan menyediakan pembiayaan bagi masyarakat di berbagai sektor ekonomi di Kabupaten Karanganyar. PUD BPR Bank Karanganyar memiliki fungsi sebagai penyalur gaji para Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta menyediakan produk pinjaman khusus bagi kelompok tersebut melalui Kredit PPPK. Dalam menjaga kualitas dan keamanan penyaluran kredit, PUD BPR Bank Karanganyar menerapkan prinsip kehati-hatian yang diwujudkan melalui analisis kredit secara menyeluruh. Salah satu hal terpenting dalam analisis kredit adalah penentuan plafon kredit, yaitu batas maksimal pinjaman yang dapat diberikan kepada debitur berdasarkan evaluasi terhadap kemampuan finansial, riwayat kredit, dan kemampuan pembayaran debitur. Penentuan plafon kredit bertujuan untuk meminimalkan risiko kredit macet dan menjaga stabilitas keuangan bank. Penelitian bertujuan untuk menganalisis mekanisme yang digunakan dalam penentuan plafon Kredit PPPK pada PUD BPR Bank Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah mekanisme penentuan plafon kredit bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada PUD BPR Bank Karanganyar yang berpedoman pada Keputusan Direksi Nomor 581/SK46.42/2019 dan 581/SK50.42/2023. Penentuan plafon kredit dilakukan melalui tahapan analisis kredit dengan menerapkan aspek 6C, yaitu character, capital, capacity, collateral, condition, dan constraint sebagai aspek penilaian kelayakan calon debitur. Maksimal plafon kredit yang diberikan sebesar Rp200.000.000 dengan jangka waktu hingga 120 bulan dan bunga 8% per tahun (flat), dimana angsuran kredit ditetapkan maksimal 75?ri gaji bersih melalui sistem auto debet, serta wajib menjaga minimal 25% take home pay. Kendala yang terjadi yaitu pemutusan kontrak kerja, debitur meninggal dunia sebelum melunasi pinjaman, pengajuan plafon dan tenor kredit tidak sesuai kemampuan bayar serta kurangnya sosialisasi mengenai kredit PPPK.

Kata Kunci: Penentuan Plafon, Kredit, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja