<!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> Normal 0 false false false EN-ID X-NONE X-NONE </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-font-kerning:1.0pt; mso-ligatures:standardcontextual; mso-fareast-language:EN-US;} </style> <![endif]-->

RETNA NURHIDAYAH. E0021381, ANALISIS ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN DI KARANGANYAR DALAM PERSPEKTIF KEADILAN EKOLOGIS. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengaturan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karanganyar dalam perspektif keadilan ekologis dan hambatan yang dihadapi dalam upaya perwujudan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karanganyar sesuai dengan perspektif keadilan ekologis.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan paradigma postpositivisme dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara studi lapangan (wawancara) dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis dengan analisis kualitatif dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Karanganyar berdasarkan prinsip keadilan ekologis dari pendapat W Pederson yaitu prinsip pencegahan, prinsip pencemar membayar dan prinsip pembangunan berkelanjutan, belum sepenuhnya mendukung keadilan ekologis dengan masih terdapatnya kendala pada keberpihakan pada kepentingan ekonomi dan pembangunan, ketidaksinkronan regulasi, kurangnya pengawasan maupun penegakan hukum dan kurangnya kesadaran masyarakat.