Fungsionalisasi hukum pidana dalam tindak pidana perambahan hutan di suaka margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut propinsi Sumatera Utara
Penulis Utama
:
Herbert Bangun Parlagutan Aritonang
NIM / NIP
:
S330908005
×ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terhambatnya fungsionalisasi hukum pidana terhadap tindak pidana perambahan hutan di SM Karang Gading dan Langkat Timur Laut, Propinsi Sumatera Utara, serta untuk memberi kontribusi melalui kebijakan kriminal (criminal policy) yang bisa diterapkan terhadap permasalahan penanggulangan tindak pidana perambahan hutan.
Penelitian ini termasuk penelitian non doktrinal dengan menggunakan konsep hukum kelima, bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagi tampak dalam interaksi antar mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan studi kepustakaan guna memperoleh data primer dan data sekunder. Dilihat dari bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian diagnostik dengan analisis data menggunakan metode kualitatif interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa selama periode tahun 2004-2009 hanya 8 tindak pidana perambahan hutan yang dilaporkan dan yang sampai pada proses pengadilan yaitu satu tindak pidana dalam 3 berkas perkara yang ketiganya divonis lepas dari segala tuntutan hukum (onslag van alle recvhvervolging). Setelah dilakukan analisa diperoleh kesimpulan bahwa fungsionalisasi hukum pidana mengalami kendala, disebabkan oleh karena sarana hukum pidana belum diterapkan secara maksimal dan adanya penyimpangan penerapan azas-azas hukum yang dapat diklasifikasikan menjadi : 1)Berdasarkan kajian Substansi hukum, bahwa terdapatnya perumusan tindak pidana dalam formulasi delik materil pada Undang-undang bidang kehutanan, kemudian tidak diatur tentang sanksi hukuman minimum, mekanisme penyidikan oleh Penyidik PNS Kehutanan dan terbatasnya kewenangan Penyidik PNS. 2)Berdasarkan kajian komponen struktur hukum bahwa terdapat kelemahan pada struktur organisasi resor konservasi wilayah sekarang ini, tidak adanya satuan kerja bidang hukum di daerah dan tidak adanya pemahaman yang sama oleh sub sistem dalam sistem peradilan pidana terpadu dalam menerapkan ketentuan pidana terhadap tindak pidana perambahan hutan kemudian adanya penyimpangan penerapan azas-azas hukum pidana. 3) Berdasarkan kajian komponen budaya hukum bahwa budaya hukum internal yang masih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan dari luar dan budaya hukum eksternal, masyarakat sekitar hutan yang paternalisitik sangat mudah dipengaruhi oleh kekuasan politik dan kekuasaan ekonomi.
Sebagai solusinya adalah dengan memperbaiki Undang-undang di Bidang Kehutanan dengan formulasi yang lebih lengkap dan tidak menimbulkan multitafsir, perbaikan struktur organisasi resor konservasi wilayah, pembuatan satuan kerja bidang hukum di daerah-daerah dan peningkatan profesionalisme aparatur.
ABSTRACT
The objective of this research is to investigate the cause of the obstructed functionalization of the penal law on the criminal act of the deforestation in the Karang Gading and Langkat Timur Laut Game Reserves in the province of North Sumatra, and to contribute through the criminal policy that can be applied towards the problems to overcome the criminal act of deforestation.
This research was a non doctrinal research, using the fifth law concept, that law is the manifestation of the symbolic meanings of the social behavior, such as observable in the interaction among them. The data collection was through the field and library study to get primary and secondary data. It is a diagnostic research, using interactive-qualitative method to analyze the data.
The result of the research show that during the periods of 2004 – 2009, there were only 8 criminal acts of the deforestations being reported, of which only 1 criminal act in three lawsuit dossier made it to the court, with the result that all three were discharged, free of all lawsuit (onslag van alle recvhvervolging). After being analyzed, it was concluded that the functionalization of penal law was obstructed because the implementation of the means of penal law has not been maximized and because there are deviations on the implementation of the principal of law, which can be classified into: 1) Based on the study of the law substance component, there are formulae of the criminal act in the formulation of the material offense on the forestry law, but then the minimum punishment sanction is not arranged, investigation mechanism by the forestry civil servants investigators, and the lack of authority of the civil servants investigators. 2) Based on the study of the structure of the law components that at present there are weakness on the organization structure of the area conservation resort, namely there are no regional law task force, there are no equal understanding of the sub system in the integrated penal court system in implementing sentence regulation for the criminal act of deforestation, and there are implementation misapplications of the penal law principles. 3) Based on the study of the law culture component, it was found that internal law culture is still easily influenced by outside interests and by external law culture; the paternalistic communities around the forests are easily influenced by political and economical power.
The solutions offered are by enhancing Forestry Laws with more complete formulation and without any chance of multi-interpretations, improving the organization structure of the area conservation resort, forming regional law task force, and increasing the officer professionalism.
×
Penulis Utama
:
Herbert Bangun Parlagutan Aritonang
Penulis Tambahan
:
-
NIM / NIP
:
S330908005
Tahun
:
2010
Judul
:
Fungsionalisasi hukum pidana dalam tindak pidana perambahan hutan di suaka margasatwa Karang Gading dan Langkat Timur Laut propinsi Sumatera Utara
Edisi
:
Imprint
:
Surakarta - Pascasarjana - 2010
Program Studi
:
S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi)
Kolasi
:
Sumber
:
UNS-Pascasarjana Prog. Studi Ilmu Hukum-S.330908005-2010
