Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah

Penulis Utama : Nouvi Lihu
NIM / NIP : S33090800
× ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tahap aplikasi di wilayah hukum Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah. Penelitian ini termasuk penelitian hukum non doktrinal/sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan bentuk penelitian yang digunakan yaitu penelitian diagnostik dengan lokasi penelitian di Balai Konservasi Sumber Daya Alam, Kepolisian Repoblik Indonesia Resort Donggala, Kejaksaan Negeri Donggala dan Pengadilan Negeri Donggala. Data penelitian ini terdiri dari data primer melalui wawancara dan data sekunder melalui studi kepustakaan serta penelitian data perkara tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya yang ditangani Penyidik Pegawi Negeri Sipil Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sulawesi Tengah , Kepolosian, Kejaksaan dan Pengadilan lingkup wilayah hukum Donggala Sulawesi Tengah. Berdasarkan deskripsi hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa : 1) Kebijakan aplikatif penegakan hukum dengan menggunakan hukum pidana terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh penegak hukum Polisi/PPNS, Jaksa dan Hakim di wilayah hukum Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah sangat jarang digunakan, hal ini disebabkan karena keterpaduan dan koordinasi penegakan hukum yang masih lemah, dimana keyakinan bahwa konservasi sumber daya alam adalah satu sektor terbatas bukan proses yang perlu diperhatikan oleh semua sektor. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya oleh Polisi/PPNS, Jaksa, Hakim belum sesuai harapan hal ini dipengaruhi oleh belum ada dukungan yang sepenuhnya dari lembaga-lembaga penegak hukum sebagai suatu sistem dalam peradilan pidana. 2) Pemegang peran, Pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat dan penegak hukum masih minim disebabkan kurangnya komunikasi dari lembaga-lembaga dan masyarakat tentang adanaya kaidah-kaidah yang mengatur pemanfaatan hutan khususnya hutan dengan fungsi konservasi. Rekomendasi : Perlu adanya keterpaduan anatara lembaga penegak hukum untuk sistem peradilan pidana yang terpadu. ABTRACT This research had a purpose to know how the penal law enforcement and the factors influencing the penal law policy affect the application of the law enforcement on the conservation of natural resources and their ecosystems in the law area of Donggala Regency in Central Sulawesi. This research was a non doctrinal/sociological law research with the characterization of qualitative descriptive, the form of the research was a diagnostic research, and the location of the research was at the Environmental Resource Conservation Center, Donggala Indonesian Police Administrative Unit, Donggala State Attorney General, and Donggala State Court. The data of the research were the primary data from the interview and the secondary data from the library study, and the research on the penal act on the conservation of natural resource and their ecosystem case data, which were handled by the civil servants investigators of the Donggala Environmental Resource Conservation Center, the police, the attorney general, and the court in the law region of Donggala, Central Sulawesi. Based on the research result description and discussion, it was concluded that: 1) The law enforcement applicative policy using the penal law for the penal act on the conservation of natural resource and their ecosystem by the law enforcement officers, police, the civil servant investigators, the attorney general, and the judge in the law region of Donggala, Central Sulawesi are very rare, because the unity and coordination of the law enforcement is still very weak, and the belief that natural resource conservation is a limited sector is not a process that should be noticed by all sectors. 2) The factors affecting the application of the penal law policy in the law enforcement on the penal act on the conservation of natural resource and their ecosystem are a) The law enforcement penal law for the penal act on the conservation of natural resource and their ecosystem by the police/the civil servant investigators, the attorney general, and the judge has not met the expectation, and it is influenced by the fact that there is no full support from the law enforcement institutions as a system in penal court. b) The stakeholder, society’s and law enforcement officers’ knowledge and awareness are still limited, caused by the lack of communication from the institutions and the societies on the norms which regulates the forest utilization especially conservation functioned forest. Recommendation: There needs to be integrated group should law enforcement agencies for an integrated criminal justice system.
×
Penulis Utama : Nouvi Lihu
Penulis Tambahan : -
NIM / NIP : S33090800
Tahun : 2010
Judul : Penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya di wilayah hukum kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah
Edisi :
Imprint : Surakarta - Pascasarjana - 2010
Program Studi : S-2 Ilmu Hukum (Pidana Ekonomi)
Kolasi :
Sumber : UNS-Pascasarjana Prog. Studi Ilmu Hukum-S.33090800-2010
Kata Kunci :
Jenis Dokumen : Tesis
ISSN :
ISBN :
Link DOI / Jurnal : -
Status : Public
Pembimbing : 1. Dr. I. Gusti Ayu KRH, SH, MM
2. Rofikah, SH, MH
Penguji :
Catatan Umum : 4405/2010
Fakultas : Sekolah Pascasarjana
×
File : Harus menjadi member dan login terlebih dahulu untuk bisa download.