Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis praktik paksa bundling garansi pada transaksi jual beli iPhone yang dilakukan oleh Apple Authorized Reseller masuk dalam ranah hukum perlindungan konsumen dan bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pada praktik paksa bundling garansi pada transaksi jual beli iPhone oleh Apple Authorized Reseller dalam perspektif hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan praktik paksa bundling garansi yang dilakukan oleh Apple Authorized Reseller dalam transaksi jual beli iPhone masuk dalam ranah hukum perlindungan konsumen yang melanggar Pasal 4 huruf b dan c (hak konsumen untuk memilih dan mendapatkan informasi yang benar), Pasal 7 huruf a dan b (kewajiban pelaku usaha untuk beritikad baik dan memberikan informasi yang jelas), Pasal 15 (larangan pemaksaan penawaran), serta Pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (larangan klausula eksonerasi atau pelepasan tanggung jawab). Bentuk  perlindungan hukum bagi konsumen atas praktik paksa bundling garansi dapat dibedakan menjadi dua bentuk menurut Moch. Isnaeni yakni perlindungan hukum internal dan dan perlindungan hukum eksternal. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan regulasi dan pengawasan terhadap pelaku usaha untuk mencegah praktik serupa di masa mendatang.