ABSTRAKEdwin Setiawan. S362308031. 2025. Penguatan Digital Forensik dan TeknologiInformasi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana PemalsuanDokumen Elektronik yang Berkepastian Hukum. Tesis. Pembimbing:Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum. Program Studi Magister Ilmu Hukum,Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta.Penelitian ini bertujuan menganalisis problematika hukum normatif dalampembuktian tindak pidana pemalsuan dokumen elektronik dan merumuskannomalai huikum peni men primaian dieia in tas ko cpode redikah ukumenganalisis bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitianmenunjukkan: Pertama, terdapat tiga problematika hukum normatif yaitukekosongan hukum berupa absennya pengaturan spesifik pemalsuan dokumenelektronik dalam KUHP dan ketiadaan norma prosedural digital forensik dalamKUHAP; perluasan pengaturan alat bukti antara sistem limitatif Pasal 184 KUHAPdengan pengakuan bukti elektronik dalam Pasal 5 Undang-Undang ITE; danketidakjelasan norma dalam rumusan "manipulasi" pada Pasal 35 Undang-UndangITE. Kedua, formulasi hukum normatif memerlukan: rekonstruksi Pasal 184KUHAP dengan menambahkan "informasi elektronik dan/atau dokumenelektronik" sebagai alat bukti keenam; harmonisasi Pasal 35 Undang-Undang ITEdengan Pasal 418-419 KUHP Baru; perumusan norma prosedur penggeledahan danpenyitaan elektronik; pengaturan kualifikasi ahli digital forensik; dan formulasinorma kerja sama internasional. Penelitian merekomendasikan reformasi legislatifmelalui amandemen KUHAP dan harmonisasi peraturan perundang-undanganuntuk mewujudkan kepastian hukum dalam sistem pembuktian pidana di era digital.