Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu pilar penting dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, namun keterbatasan anggaran pemerintah menjadi tantangan utama dalam penyediaannya. Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) hadir sebagai solusi inovatif untuk mengatasi keterbatasan tersebut dengan melibatkan sektor swasta dalam pembiayaan, pelaksanaan, dan pengelolaan proyek infrastruktur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana skema KPBU dapat meningkatkan efisiensi pendanaan pemerintah dalam penyediaan infrastruktur, dengan studi kasus pada Proyek KPBU-AP Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak terkait, observasi lapangan, serta dokumentasi proyek. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan menelaah proses penyusunan anggaran pemerintah, pelaksanaan skema KPBU, serta mekanisme pengawasan proyek. Kerangka teori yang digunakan adalah teori Investasi, Value for Money, Infrastruktur, dan Public Private Partnership (PPP). Analisis dilakukan secara mendalam untuk melihat bagaimana skema KPBU berdampak dalam membantu meringankan beban pengeluaran dari anggaran negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa skema KPBU mampu memberikan solusi pembiayaan infrastruktur yang efisien melalui mekanisme Availability Payment, serta pembagian risiko yang adil antara pemerintah dan badan usaha. Proyek preservasi jalan yang dikerjakan oleh PT Adhi Jalintim Riau berhasil meningkatkan kualitas infrastruktur jalan dengan pembiayaan yang lebih terkontrol dan berorientasi pada kinerja. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah memperluas implementasi skema KPBU pada proyek-proyek infrastruktur strategis lainnya, dengan tetap mengedepankan prinsip transparansi, pengawasan ketat, dan evaluasi kelayakan proyek secara komprehensif.