Perjanjian Pengikatan Akta Jual Beli merupakan kehendak para pihak yang dibuat oleh notaris akan tetapi jika salah satu pihak dinyatakan pailit oleh pengadilan yaitu developer sebagai penjual memposisikan ketidakpastian konsumen pemilik PPJB lunas dan tidak lunas untuk memperoleh haknya. Mengacu pada undang-undang kepailitan pada Pasal 37 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004  memposisikan PPJB tersebut menjadi tidak memiliki kekuatan hukum Ketika developer dinyatakan pailit di kemudian hari.

Tujuan penulisan ini untuk menganalisis perlindungan hukum kepada konsumen serta kepastian peralihan hak apartemen kepada pembeli yang hanya memiliki PPJB sebagai alat pembuktian kepemilikan. Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian normatif yang bersifat preskriptif, menggunakan pertama Pendekatan kasus dan Pendekatan konseptual, dengan teknik pengumpulan studi kepustakaan melalui penelusuran dokumen hukum secara elektronik maupun manual, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah hukum normatif.

Hasil Penelitian ini menunjukkan Kepastian hukum peralihan hak kepemilikan unit apartemen kepada pemilik unit apartemen berdasarkan undang-undang memberikan kesempatan kepada konsumen akan tetapi terbatas disebabkan oleh pemilik PPJB lunas sudah memposisikan sebagai kreditor konkuren karena aset yang dimiliki bukan masuk ke dalam harta boedel pailit hal ini dipertegas pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.4 Tahun 2016 pada bagian B rumusan Hukum kamar perdata angka 7 karena pembeli membayar lunas objek yang tercantum pada PPJB lalu kepada konsumen pemegang PPJB tidak lunas dapat  mengajukan diri sebagai kreditor konkuren dengan melunasi unit yang dimilikinya, mengajukan pengembalian dana terabaikan haknya sebab unit apartemen yang dimiliki masuk ke dalam boedel pailit.  Bentuk Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen setelah apartemen dinyatakan pailit adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif, selain itu konsumen dapat bekerja sama dengan BPSK untuk memperoleh haknya