Legislasi lingkungan hidup telah signifikan berkembang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH) dianggap lengkap sebab didominasi prinsip yang diadopsi melalui perjanjian internasional seperti asas in dubio pro natura. Namun permasalahan krusialnya adalah, beberapa peraturan perundang-undangan Indonesia lingkungan hidup telah disederhanakan, diubah, dihapus dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja. Kemudian apakah praktik tersebut telah sesuai dengan cita-cita global untuk memitigasi krisis iklim dan menghadirkan pembangunan berkelanjutan terutama bagi masyarakat adat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi produk hukum lingkungan hidup berupa peraturan perundang-undangan yang dipandang sebagai elemen kunci pengaturan lingkungan hidup dengan asas in dubio pro natura dan mengidentifikasi penerapan asas in dubio pro natura sebagai landasan proteksi hak atas lingkungan baik dan sehat bagi masyarakat adat Awyu. Jenis penelitian hukum normatif bersifat penelitian ini preskriptif, pendekatan penelitian adalah peraturan perundang-undagan. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data kepustakaan dengan metode analisis bahan hukum. Temuan penelitian antara lain (1) adanya inkonsistensi produk hukum serta tidak kian tidak selaran dengan in dubio pro natura, menimbulkan kekaburan norma hukum dan ketidak adilan ekologis serta melemahkan partisipasi masyarakat (2) implikasi inkonsistensi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup atas terciderainya hak lingkungan baik dan sehat bagi masyarakat adat serta lemahnya perlindungan hukum masyarakat adat Awyu khususnya Marga Woro hingga dugaan dokumen AMDAL yang cacat hukum. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu adanya preskripsi hukum peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum.