Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelindungan hukum terhadap data pribadi diatur dan diimplementasikan dalam kasus kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) Kominfo tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian pengaturan UU PDP dengan asas pertanggungjawaban yang tercantum dalam Pasal 3 UU PDP, khususnya terkait keseimbangan hak antara pengendali data dan subjek data. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus, konseptual dan peraturan perundang-undangan. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan metode silogisme deduktif yang berpangkal pada premis mayor  dan premis minor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kominfo sebagai badan publik dan pengendali data pribadi belum sepenuhnya memenuhi kewajiban pelindungan data sesuai UU PDP. Hal ini terlihat dari lemahnya sistem keamanan data yang diterapkan dan kurangnya transparansi dalam penanganan insiden kebocoran. Selain itu, belum adanya peraturan pemerintah pelaksana undang-undang dan lembaga pengawas independen menyebabkan implementasi pelindungan data menjadi kurang efektif dan rendahnya akuntabilitas badan publik. Penelitian ini merekomendasikan pembentukan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci standar teknis pelindungan data pribadi dan mekanisme penegakan hukum bagi badan publik. Selain itu, diperlukannya pembentukan lembaga pengawas independen yang memiliki kewenangan untuk mengawasi dan menindak pelanggaran pelindungan data pribadi. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelindungan data pribadi, memperkuat akuntabilitas badan publik, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data oleh pemerintah di Indonesia.