Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis menyimpulkan bahwa dalam rumusan masalah yang pertama Majelis Hakim menimbang berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memutuskan bahwa Terdakwa Daryana terbukti bersalah dan melanggar Dakwaan Subsidair yaitu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 karena telah menggunakan jabatannya untuk menukar tanah kas desa secara sepihak dan tanpa dasar hukum, kemudian membebaskan Terdakwa atas Dakwaan Primair yaitu Pasal 2 Ayat (1) berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 mensyaratkan frasa “dapat’ dalam “merugikan keuangan negara” harus diartikan sebagai “telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara', yaitu kerugian yang sudah nyata dan faktual. Sedangkan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan kerugian aktual secara spesifik. Rumusan masalah kedua mengkaji Teori Keadilan, dengan penjatuhan pidana denda sebesar Rp. 50 juta dan uang pengganti sebesar Rp. 100 juta terbukti memenuhi prinsip keadilan korektif/restoratif menurut Thomas Aquinas dan Aristoteles. Ini juga menunjukkan upaya meminimalkan kerugian Pemerintah Desa serta relevan menurut Prinsip Perbedaan John Rawls. Teori Kepastian Hukum menunjukkan denda dan uang pengganti memperkuat keadilan substantif dalam kerangka kepastian hukum Gustav Radbruch.