Dalam rangka mewujudkan sistem peradilan di Indonesia yang efisien, mudah diakses, sederhana, dan berbiaya rendah, dikembangkanlah konsep restorative justice sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara, khususnya dalam kasus tindak pidana umum atau yang bersifat ringan. Kejaksaan, sebagai salah satu institusi penegak hukum, memiliki kewenangan untuk mengimplementasikan pendekatan restorative justice dalam tahap penuntutan melalui mekanisme penghentian penuntutan yang didasarkan pada upaya perdamaian antara pihak-pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mengkaji secara mendalam, dan menganalisis pelaksanaan restorative justice oleh Kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan di ruang lingkup hukum Kejaksaan Negeri Kebumen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap berbagai kendala yang dihadapi selama proses penerapan restorative justice tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan restorative justice oleh Kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana penadahan di Kejaksaan Negeri Kebumen, yang berlandaskan pada Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, telah diterapkan dan berjalan dengan baik, khususnya dalam penanganan tindak pidana penadahan. Kendala yang dihadapi dalam penerapan restorative justice meliputi faktor hukum itu sendiri, faktor penegak hukum, sarana atau fasilitas hukum, serta faktor masyarakat.