Penelitian hukum ini menganalisis mengenai peranan hakim dalam memenuhi perlindungan korban kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan pemberian restitusi. Tujuan penelitian hukum ini adalah untuk mengetahui peranan hakim dalam melindungi hak yang dimiliki korban serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan restitusi sudah sesuai dengan Pasal 183 KUHAP dan UU Perlindungan Saksi dan Korban studi putusan nomor 64/Pid. B/2023/PN. Blp. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pegumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi kepustakaan (library research). Teknik analisis yang digunakan adalah metode silogisme dengan menggunakan pola pikir deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa saksi korban tindak pidana kekerasan seksual mendapatkan pemenuhuan hak restitusi sebesar Rp 20.000.000,00. Putusan hakim Pengadilan Negeri Belopa memiliki unsur kepastian hukum karena dakwaan yang telah disampaikan di depan persidangan terbukti secara sah dan meyakinkan bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Putusan hakim juga telah mencerminkan peranan hakim dalam memberikan perlindungan hukum bagi korban, hal tersebut dapat terlihat dari putusan akhir yang dibuat oleh hakim mencantumkan pembayaran ganti kerugian berupa restitusi terhadap korban. Sikap hakim ini memberikan suatu putusan yang adil karena dampak yang ditimbulkan bagi korban yaitu korban mengalami perbuatan kekerasan seksual yang berpengaruh pada psikologis korban. Oleh karena itu putusan hakim mencerminkan rasa keadilan dengan putusan pidana yang menetapkan pemberian restitusi kepada korban.