Penelitian ini menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan sertifikasi halal bagi produk domestik dan produk impor yang diperdagangkan di wilayah Indonesia dan kesesuaian kebijakan tersebut terhadap prinsip National Treatment dalam kerangka WTO. Analisis dilakukan terhadap penerapan prinsip National Treatment dalam rezim Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan tantangan dalam penerapan prinsip tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif degan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer yang terdiri atas perjanjian-perjanjian internasional seperti GATT dan TBT Agreement dan juga peraturan perundang-undangan nasional yang meliputi Undang-Undang Jaminan Produk Halal dan peraturan pelaksananya, serta Undang-Undang Cipta Kerja; bahan hukum sekunder yang terdiri atas buku teks, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis menggunakan metode silogisme dengan pola pikir deduktif. Analisis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip National Treatment belum diterapkan secara penuh dalam rezim kebijakan sertifikasi halal di Indonesia baik dari segi kerangka hukum maupun implementasinya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa kebijakan sertifikasi halal di Indonesia inkonsisten dengan prinsip National Treatment dalam kerangka WTO. Sejumlah persoalan seperti efektivitas, efisiensi, proporsionalitas, dan transparansi menjadi tantangan dalam penerapan prinsip National Treatment dalam kebijakan sertifikasi halal di Indonesia.
