Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pelaku usaha dalam peredaran kosmetik ilegal serta perlindungan hukum bagi konsumen berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang undangan, sifat penelitian yang digunakan bersifat preskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi kepustakaan, teknik analisis data deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pelaku usaha yang mengedarkan produk kosmetik ilegal bertanggung jawab secara hukum perdata yang timbul akibat perbuatan merugikan pihak lain secara pribadi, tanggung jawab pidana yang timbul ketika seseorang melakukan tindak pidana, maupun tanggung jawab administratif yang timbul ketika seseorang melanggar ketentuan administrasi negara atau pemerintah. 2) Perlindungan hukum bagi konsumen masih menghadapi tantangan serius akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum. Perlindungan Hukum Internal secara konkret dilakukan oleh para pihak melalui perjanjian yang disepakati, dan Perlindungan Hukum Eksternal merupakan perlindungan hukum yang diberikan melalui pembentuk undang undang. Dibutuhkan penguatan penegakan hukum dan peningkatan edukasi konsumen untuk mencegah kerugian akibat penggunaan produk kosmetik ilegal.