Penelitian ini membahas sistem perizinan pendirian satuan pendidikan formal dan non-formal yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Pemerintah daerah kini memiliki wewenang untuk memberikan izin operasional bagi lembaga pendidikan, namun dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, mulai dari kelengkapan berkas, keterbatasan SDM, hingga keterbatasan fasilitas pendukung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi langsung, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengajuan izin masih dilakukan secara manual dengan alur yang panjang dan cenderung memakan waktu sehingga membuat proses perizinan pendirian satuan pendidikan menjadi lambat, terutama ketika terdapat kekurangan dalam dokumen pemohon. Selain itu, keterbatasan jumlah pegawai dan ruang rapat menjadi kendala dalam mempercepat proses. Diperlukan evaluasi sistem dan penambahan tenaga kerja untuk meningkatkan efisiensi layanan perizinan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran praktis serta masukan dalam upaya peningkatan mutu pelayanan publik di sektor pendidikan.