Penelitian ini membahas praktik hukuman kerja paksa di Hindia Belanda selama tahun 1872-1918. Hukuman kerja paksa (dwangarbeid) merupakan jenis hukuman perampasan kemerdekaan (vrijheidsstraf) utama dalam sistem pemidanaan penduduk pribumi di Hindia Belanda. Hukuman ini tidak hanya mempunyai fungsi disiplin bagi narapidana, namun juga mempunyai fungsi produktif bagi pemerintah kolonial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang dari penerapan hukuman kerja paksa, menguraikan perbedaan pokok antara hukuman kerja paksa dengan hukuman perampasan kemerdekaan lain, serta untuk mengetahui dampak dari adanya unifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap eksistensi hukuman kerja paksa.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian historis, yang terdiri dari lima tahapan yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), kritik sumber (verifikasi), interpretasi, dan penulisan (historiografi). Sumber data dalam penelitian ini diperoleh melalui arsip, dokumen sezaman, daftar bacaan pendukung dan sumber sekunder. Sumber-sumber tersebut di antaranya terdiri dari dokumen yang memuat laporan tentang praktik hukuman kerja paksa, seperti Koloniaal Verslag dan Regeerings Almanak, kumpulan peraturan perundang-undangan seperti Staatsblad van Nederlandsch Indie, Surat kabar sezaman seperti Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, Algemeen Handelsblad voor Nederlandsch Indië, De Locomotief, dll, serta jurnal, buku, dan tugas akhir yang relevan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukuman kerja paksa mempunyai perbedaan pokok dengan hukuman perampasan kemerdekaan lain. Perbedaan paling utama adalah dalam mekanisme menjalani hukumannya. Selain itu dalam praktik pelaksanaannya, pemerintah kolonial lebih condong mengutamakan fungsi produktif dari hukuman kerja paksa daripada fungsi disiplinnya sebagai suatu hukuman pidana. Berdasarkan beberapa hasil penelitian tersebut, studi ini diharapkan memperkaya pemahaman mengenai kebijakan penal selama masa kolonial Belanda.

Kesimpulan dari penelitian ini memberikan penjelasan bahwa eksistensi hukuman kerja paksa dalam sistem pemidanaan penduduk pribumi disebabkan oleh dua faktor, yaitu kebutuhan tenaga produktif dan sentimen pemerintah kolonial terhadap hukuman pidana adat yang dianggap tidak manusiawi untuk diterapkan. Selain itu, perbedaan utama antara hukuman kerja paksa dengan hukuman perampasan kemerdekaan lain terletak pada mekanisme pelaksanaan hukumannya. Dengan diundangkannya unifikasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, membuat hukuman kerja paksa dihapuskan dari sistem pemidanaan kolonial, tetapi sifat dari penghapusan ini hanya seperti pergantian istilah, karena pada dasarnya prinsip “kerja” tetap dipertahankan oleh pemerintah kolonial dalam hukuman pidana yang baru.