ABSTRAK

TIARA FADJAR RATNA PUSPA, E0021448, 2025, TINJAUAN HUKUM PELAKSANAAN DIVERSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN OLEH ANAK DI KABUPATEN BOYOLALI, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

            Perbedaan penjatuhan sanksi pidana terhadap dua kasus pencurian oleh Anak antara Putusan Nomor 02/Pid.Sus-Anak/2020/PN Byl dengan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN Byl. Salah satu kasus Anak dapat diupayakan diversi sedangkan satu kasus lainnya tidak mendapatkan upaya diversi, sehingga penulisan hukum ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penanganan antara dua kasus pencurian Anak serta pelaksanaan diversi dalam kasus pencurian Anak di Kabupaten Boyolali.

            Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini mengacu pada penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dengan bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan yang diolah dengan metode silogisme deduktif. Hasil penelitian ini menunjukkan yang pertama, perbedaan penanganan kasus pencurian anak di Kabupaten Boyolali yaitu kasus pertama melanggar Pasal 362 KUHP sedangkan kasus kedua melanggar Pasal 365 ayat (1) dan (2) ke-1 KUHP, kemudian kasus pertama pada tingkat pemeriksaan di persidangan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Perma sehingga dapat diupayakan diversi, sedangkan kasus kedua, hakim telah mengesampingkan asas lex spesialis degorat legi generalis, yaitu tidak mengutamakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai peraturan khusus yang membuat ketidakadilan bagi Anak karena penjatuhan sanksi pidana lebih memberatkan Anak. Meskipun secara hierarki Perma dibawah Undang-Undang SPPA, diharapkan Perma memberikan tafsir dan pedoman operasional yang memungkinkan implementasi diversi menjadi hal yang lebih optimal. Kedua, pelaksanaan diversi dalam kasus pencurian anak di Kabupaten Boyolali yaitu berdasarkan analisis kasus kedua pelaksanaan diversi telah selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan kasus Anak WS telah dilakukan upaya diversi dengan hasil bahwa Anak mengikuti Pendidikan atau pelatihan di LPKS Yayasan Lentera Bangsa Indonesia (YLBI) Tanon dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan.