Kendala yang dihadapi oleh BPKAD Kabupaten Madiun yaitu terjadi double input dan kurang catat karena Sistem Informasi Pemerintahan Daerah masih dalam tahap pengembangan. Dampak dari kendala tersebut yaitu terjadi ketidaktepatan data, yang berpotensi menimbulkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan. Penelitian ini penting karena penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010 merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas. Penelitian sebelumnya pada BPKAD Kabupaten Madiun berfokus pada aset tetap, namun penelitian ini berfokus pada penyajian komponen laporan keuangan di BPKAD Kabupaten Madiun. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan PP No. 71 Tahun 2010 pada Penyajian Laporan Keuangan di BPKAD Kabupaten Madiun. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dikumpulkan dari data hasil wawancara atau dokumenter antara peneliti dengan informan dan untuk analisa data menggunakan metode Miles dan Huberman dengan dasar analisis PP Nomor 71 Tahun 2010 pada Penyajian Laporan Keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPKAD Kabupaten Madiun sudah berbasis akrual dan komponen yang disajikan sudah sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 . Namun, pada Laporan Realisasi Anggaran masih terjadi penyajian pos transfer dalam belanja, dan pada Neraca masih terdapat kekurangan pada Setara Kas.