Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penatausahaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) berdasarkan Permendagri No. 77 Tahun 2020 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Madiun. Isu Utama yang diangkat adalah masih ditemukan kendala seperti ketidaklengkapan dokumen pendukung dan kesalahan penulisan pada SPM, terutama mengenai data  penerima, yang menunjukkan adanya perbedaan antara regulasi dan pelaksanaan di lapangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan analisis perbandingan prosedur terhadap regulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar prosedur penerbitan SP2D di BPKAD Kabupaten Madiun telah sesuai dengan regulasi, namun masih ditemukan beberapa kendala seperti ketidaklengkapan dokumen pendukung dan kesalahan penulisan pada SPM, namun perlu pelatihan pegawai untuk meminimalisir kesalahan dan keterlambatan. Kebaruan dalam penelitian ini adalah menganalisis kesalahan yang terjadi dalam  penerbitan SP2D dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan pengendalian internal. Peneliti merekomendasikan agar diadakan pelatihan rutin dan memperbaiki koordinasi antar OPD agar penatausahaan SP2D menjadi lebih efektif dan efisien.