Penelitian ini menganalisis peran fasilitas Kawasan Berikat Mandiri terhadap penanganan kegiatan subkontrak ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP). Fasilitas ini merupakan bentuk insentif dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) agar mendorong produk dalam negeri tujuan diekspor. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memiliki tanggung jawab untuk mengawasi pemasukan dan pengeluaran barang terutama pada kegiatan subkontrak dari Kawasan Berikat Mandiri ke Tempat Lain Dalam Daerah Pabean (TLDDP) agar tidak terjadi penyelewengan terhadap barang, karena barang subkontrak sebagian masih menjadi hak negara. Teknik pengumpulan data sebagai data primer dilakukan melalui wawancara dan observasi, sedangkan dokumentasi sebagai data sekunder. Dengan informan dalam penelitian ini adalah karyawan Exim di PT XYZ. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fasilitas Kawasan Berikat Mandiri memberikan kemudahan fiskal dan prosedural serta memungkinkan pengawasan secara real-time melalui sistem informasi terintegrasi. Namun, terdapat kendala teknis seperti gangguan sistem System Application and Product in Data Processing (SAP) dan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) dalam pembuatan dokumen pabean. Secara keseluruhan, fasilitas Kawasan Berikat Mandiri berperan penting dalam memperlancar kegiatan subkontrak serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan kepabeanan.