Penelitian ini mengkaji urgensi pengaturan eksplisit terhadap hak ingkar Hakim Konstitusi dalam sistem hukum nasional sebagai salah satu instrumen untuk menjamin integritas, imparsialitas, dan kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi. Hak ingkar merupakan prinsip fundamental dalam menjaga objektivitas penanganan perkara, terutama dalam kondisi potensial konflik kepentingan. Namun, hingga saat ini, belum terdapat norma hukum positif yang secara tegas mengatur mekanisme penggunaan hak ingkar oleh Hakim Konstitusi. Hal ini menciptakan kekosongan norma yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta melemahkan fungsi pengawasan etik di lingkungan peradilan konstitusi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan studi kasus, khususnya berfokus pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PUU-XXI/2023. Dengan memadukan teori pembentukan peraturan perundang-undangan, teori kepastian hukum, dan teori hukum progresif, ditemukan bahwa absennya regulasi mengenai hak ingkar tidak hanya berimplikasi pada kekosongan norma, tetapi juga berpotensi menimbulkan pelanggaran terhadap prinsip due process of law. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi regulasi internal Mahkamah Konstitusi guna memasukkan pengaturan secara eksplisit mengenai hak ingkar demi menjamin supremasi konstitusi dan kualitas putusan Mahkamah.