Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan naturalisasi kewarganegaraan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan Statuta FIFA. Fokus utama dari studi ini adalah untuk menganalisis potensi ketidaksesuaian dan implikasi regulasi serta memberikan rekomendasi agar kebijakan naturalisasi dalam sepak bola nasional dapat berjalan secara efektif dan transparan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan pada undang-undang (Statute Approach), Pendekatan perbandingan (Comparatif Approach), Pendekatan Kasus (Case Approach), di mana penulis menganalisis ketentuan perundang-undangan yang relevan, serta melakukan studi literatur untuk memahami norma-norma hukum yang berlaku. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat kelonggaran dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Terkait batasan atau indikator yang tegas mengenai siapa yang dimaksud dengan “telah berjasa” atau apa yang dimaksud dengan “kepentingan negara”. Selanjutnya dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia harus memakan waktu lebih lama dibandingkan dalam Pasal 20. Penelitian ini juga menekankan pentingnya mengkaji kembali terkait naturalisasi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan perlunya kesesuaian dengan Statuta FIFA agar keduanya dapat bersinergi dan berimplikasi untuk memastikan bahwa pemain yang di naturalisasi memberikan dampak positif bagi kepentingan negara. Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih pemahaman yang lebih dalam mengenai dinamika hukum dan kebijakan naturalisasi pemain sepak bola asing di Indonesia serta menjadi referensi bagi penelitian sejenis di masa mendatang.