Kekerasan Berbasis Gender (KBG) merupakan bentuk kekerasan akibat relasi kuasa yang timpang antara gender, di mana salah satu jenis kelamin dianggap lebih dominan dibandingkan yang lain. Berdasarkan data Komnas Perempuan tahun 2024, tercatat sebanyak 330.097 kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kabupaten Wonogiri termasuk dalam sepuluh besar daerah dengan kasus kekerasan berbasis gender tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, dengan rata-rata sekitar 25 kasus per tahun, terutama kekerasan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran para stakeholder dalam mewujudkan pelindungan terhadap korban kekerasan seksual berbasis gender di Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-analitik dengan metode kualitatif. Teori utama yang digunakan adalah Analisis Stakeholder dari Bryson, yang mengklasifikasikan aktor berdasarkan tingkat kepedulian (interest) dan kekuasaan (power), serta teori klasifikasi stakeholder dari Nugroho yang membagi peran menjadi policy creator, koordinator, fasilitator, implementer, dan akselerator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stakeholder dalam Teori Bryson yang memiliki kekuasaan rendah dan kepedulian yang tinggi (subject) adalah LSM MWPPA. Stakeholder dengan kekuasaan dan kepedulian tinggi (players) adalah Dinas PPKB dan P3A, P2TP2A, Dinas Sosial, dan Unit PPA Polres. Sedangkan stakeholder dengan kekuasaan tinggi akan tetapi kepeduliannya rendah (contest setter) adalah Satgas PPA. Kemudian stakeholder yang memiliki kuasaan dan kepedulian yang rendah (crowd) adalah masyarakat. Dalam Teori Nugroho, stakeholder yang berperan sebagai policy creator adalah Dinas PPKB dan P3A. Sebagai implementor adalah Dinas PPKB dan P3A, P2TP2A, Dinas Sosial, Unit PPA Polres, dan Satgas PPA. Kemudian yang berperan sebagai fasilitator adalah adalah Dinas PPKB dan P3A, Dinas Sosial dan Unit PPA Polres Wonogiri. Stakeholder koordinator adalah Dinas PPKB dan P3A, serta sebagai akselelator adalah LMS MWPPA.Temuan ini dapat dijadikan dasar perumusan kebijakan yang lebih efektif dan responsif dari Dinas PPKB dan P3A dan stakeholder terkait. Saran dari penelitian ini adalah perlu adanya penguatan mekanisme koordinasi antar stakeholder, peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual, serta optimalisasi perda yang ada.