Pencairan dana belanja langsung merupakan suatu rangkaian proses yang bertujuan menyediakan dana untuk pihak yang tercantum pada Surat Perintah Membayar (SPM-LS) yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran (PA/ KPA). Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi terhadap prosedur pencairan dana belanja langsung, serta mengidentifikasi hambatan yang dialami dalam pelaksaan proses pencairan dana belanja langsung di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan mengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi terhadap SOP, untuk memperoleh gambaran riil prosedur yang diterapkan. Fokus penelitian ini adalah prosedur pencairan dana belanja langsung yang dimulai dengan pengajuan SPP hingga penerbitan SPM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pencairan dana belanja langsung pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukian Kabupaten Sukoharjo selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati Sukoharjo No. 80 Tahun 2022. Hambatan yang dialami dalam proses tersebut diantaranya, (1) Penolakan SPP, SPM, dan SP2D, dan (2) Perubahan Sistem Aplikasi Keuangan Daerah (SIPD-RI) secara mendadak, hambatan tersebut menyebabkan proses pencairan dana menjadi terhambat dan terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan.