Penelitian ini membahas mengenai efektivitas pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa oleh Notaris sebagai pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa serta menilai efektivitas implementasi Prinsip Mengenali Pengguna Jasa dalam praktik kenotariatan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian sosio legal dengan menggunakan data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan sistem snowball sampling terhadap 3 (tiga) orang Notaris serta 1 (satu) orang pengguna jasa Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa telah memiliki dasar normatif yang jelas melalui Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 Tentang Pihak Pelapor dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Namun, dalam implementasinya menghadapi kendala, antara lain lemahnya penegakan sanksi, kurangnya transparansi dalam proses penindakan dan minimnya publikasi kasus. Dari perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Anthony Allot, pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa menunjukkan tingkat efektivitas yang belum optimal, terutama pada aspek penerimaan masyarakat dan kemampuan adaptasi. Kesimpulannya, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas Notaris, serta edukasi publik untuk meningkatkan kepatuhan dan efektivitas pelaksanaan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.