Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis Penggunaan Lahan di Kawasan Perkotaan Sragen Tahun 2024, (2) Menganalisis Kesesuaian pola ruang di Kawasan Perkotaan Sragen Tahun 2024 Terhadap Rencana Pola Ruang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sragen Tahun 2021-2041, dan (3) Memberikan rekomendasi arahan pengendalian pola ruang di Kawasan Perkotaan Sragen dengan pemberian insentif disentif.  Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Metode penelitian deskriptif kuantitatif digunakan untuk menganalisis unit penggunaan lahan yang sesuai dengan rencana pola ruang Kawasan Perkotaan Sragen Tahun 2021-2041. Pengambilan data diperoleh melalui observasi lapangan, dokumentasi, serta interpretasi citra. Teknik analisis data kesesuaian pola ruang dilakukan melalui proses overlay identity, yang selanjutnya melakukan studi dokumentasi untuk memberikan rekomendasi arahan pengendalian pola ruang. Hasil penelitian yang ditemukan adalah sebagai berikut, (1) penggunaan lahan Kawasan Perkotaan Sragen pada tahun 2024 didominasi oleh sawah 38,23?n pekarangan 31,55%, kemudian disusul oleh permukiman 11,97% serta infrastruktur jalan 5,16%. (2) Kesesuaian pola ruang Kawasan Perkotaan Sragen Tahun 2021-2041 ditemukan tingkat sesuai sebesar 99,44?ngan tingkat kesesuaian tertinggi pada zona perumahan kepadatan tinggi yaitu 39,86?n yang tidak sesuai 0,56?ngan tingkat ketidaksesuaian tertinggi pada zona taman kelurahan 0,35?ngan penggunaan lahan berupa sawah. (3) Kawasan Perkotaan Sragen belum memiliki kebijakan pemberian insentif disentif. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian maka dapat diberikan rekomendasi arahan pengendalian insentif insentif berupa Pemberian kompensasi, pemberian imbalan, penyediaan sarana prasarana, kemudahan perizinan, dan penghargaan. Disentif berupa kewajiban memberi kompensasi atau imbalan, persyaratan khusus dalam perizinan, dan pembatasan penyediaan sarana prasarana. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Kawasan Perkotaan Sragen masuk dalam tingkat kesesuaian berkualitas sehingga tidak diperlukannya perubahan dalam struktur rencana tata ruang, namun diperlukannya kebijakan arahan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mendukung keselarasan pada rencana tata ruang.